Articles by "Berita"

2/17/2025
Makassar, Sulawesi Selatan – Nasib guru honorer atau pegawai tidak tetap di sekolah swasta tingkat SD hingga SMA di Sulawesi Selatan (Sulsel) memprihatinkan. Mereka hanya menerima gaji sebesar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per tiga bulan. Kondisi ini terungkap saat Ikatan Guru Honorer Sekolah Swasta mengadu ke Komisi E DPRD Sulsel pada Senin, 17 Februari 2025.

Ketua Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel, Selfi, mengungkapkan bahwa gaji yang mereka terima sangat kecil dan tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tanggung. "Masing-masing kebijakan sekolah berbeda, karena saya sendiri ada Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya hanya digaji Rp100 ribu per tiga bulan," ujarnya.

Gaji tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika dana BOS tersendat, mereka pun tidak menerima gaji. Selfi juga menyebutkan bahwa jumlah guru honorer yang tergabung dalam organisasinya di Sulsel sebanyak 288 orang dan tidak terdaftar di database badan kepegawaian.

Kedatangan mereka ke DPRD Sulsel adalah untuk meminta pemerintah memperjuangkan nasib mereka. "Kita datang soal kesempatan bagi guru honorer, baik yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri, diberikan kesempatan yang sama tanpa ada perbedaan," jelas Selfi.

Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, M. Irfan AB, menyebutkan bahwa regulasi saat ini belum memungkinkan guru swasta untuk mengikuti seleksi PPPK. "Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan di tingkat pusat agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK," ujar Irfan.

Irfan juga menyoroti minimnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta yang mengalami kesulitan operasional. Banyak sekolah swasta yang memiliki jumlah siswa sedikit namun tetap beroperasi dengan jumlah guru yang tidak sebanding, sehingga berdampak pada kesejahteraan tenaga pengajarnya. "Ada sekolah swasta dengan hanya 50 siswa tetapi memiliki 15 guru. Kondisi ini tentu tidak memungkinkan kesejahteraan guru-gurunya terjamin. Oleh karena itu, kami meminta dinas pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan," tegasnya.

Para guru honorer sekolah swasta berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib mereka. Mereka berharap agar ada solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK.

Sumber : Majesty.Co.Id

2/08/2025

Dalam Rapat Komisi X yang ditayangkan dalam Video Live Kompas.com 2 hari yang lalu tanggal 6 Februari 2025. Dalam video tersebut membahas mengenai aspirasi dan keluhan guru-guru swasta di Indonesia, yang disampaikan dalam forum RDP Komisi 10 DPR RI. Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas :

1. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

a. Menolak Lupa Janji

PGSI mengingatkan kembali janji-janji kampanye terkait kesejahteraan guru, termasuk janji kenaikan gaji dan bantuan cash transfer.

b. Aspirasi Utama
  1. Inpassing - Membuka kembali kebijakan inpassing atau penyetaraan gaji guru swasta dengan guru PNS, sesuai amanat undang-undang.
  2. Bantuan Cash Transfer - Memberikan bantuan cash transfer kepada guru non-sertifikasi sebesar 2 juta rupiah dan guru sertifikasi sebesar 1 juta rupiah.
  3. Pengangkatan ASN P3K - Afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta berusia 50 tahun ke atas yang sudah sertifikasi dan inpassing sebagai ASN P3K.
  4. Penghargaan Purnabakti - Memberikan penghargaan kepada guru swasta yang memasuki masa purnabakti.
  5. Pengelolaan Anggaran Pendidikan - Anggaran 20% APBN pendidikan sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan.

2. Forum P3K iGTK 02 SMA SMK

a. Latar Belakang Forum

Terbentuk karena masalah validasi info GTK, kode 02 yang belum valid, tidak terbitnya SK tunjangan profesi, dan terancam tidak bisa dicairkan.

b. Tuntutan Utama
  1. Validasi Info GTK - Meminta validasi info GTK yang adil dan transparan, tanpa diskriminasi.
  2. Pencairan TPG - Meminta pencairan tunjangan profesi guru (TPG) yang tertunda.
  3. Linearitas - Membuka kembali mata pelajaran IPA sebagai mata pelajaran wajib dan akuntansi sebagai mata pelajaran pilihan di SMA.
  4. SK Jabatan - Meminta kemudahan perubahan SK jabatan P3K berdasarkan keahlian guru, yaitu sertifikat pendidik.
  5. Kesejahteraan Guru - Meminta agar guru P3K yang sudah sertifikasi dapat hidup lebih sejahtera.

3. Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG Indonesia

a. Perbedaan Hak

Guru swasta, terutama lulusan PLPG, masih mengalami perbedaan hak dan perlakuan dibandingkan guru negeri, terutama dalam hal kesejahteraan dan kepastian status.

b. Tuntutan Utama
  1. Pengangkatan ASN - Mengangkat secara otomatis guru senior sertifikasi lulusan PLPG menjadi PNS.
  2. Prioritas Redistribusi - Memprioritaskan guru tetap yayasan lulusan PLPG sebagai redistribusi guru ASN di sekolah induknya.
  3. Penghargaan - Menuntut agar nominal TPG disesuaikan dengan masa kerja guru.
  4. Evaluasi Kebijakan - Mengevaluasi dan mencabut kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil bagi guru swasta, seperti PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Kepmenpan RB Nomor 348 Tahun 2024.

4. Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade Tahun 2023
  1. Status Passing Grade - Menuntut kejelasan status guru yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K 2023.
  2. Prioritas Pengangkatan - Meminta prioritas pengangkatan sebagai ASN P3K tanpa tes ulang.
  3. Menghapus Diskriminasi - Menuntut penghapusan diskriminasi terhadap guru swasta dalam berbagai aspek, termasuk tunjangan dan kesempatan mengikuti PPG.

Selain aspirasi di atas, ada beberapa poin yang juga disampaikan oleh perwakilan guru-guru swasta dalam rapat komisi X terkait dengan status dan kesejahteraan guru swasta, yaitu :

  1. Status Guru Swasta : "Kami meminta kejelasan terkait status kami sebagai guru swasta. Kami ingin mendapatkan pengakuan yang setara dengan guru-guru yang berstatus PNS atau PPPK. Kami berharap ada regulasi yang jelas mengatur tentang hak dan kewajiban guru swasta, termasuk jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum"
  2. Kesejahteraan Guru Swasta : "Kami menyadari bahwa pemerintah telah memberikan tunjangan profesi guru (TPG) kepada guru-guru swasta. Namun, kami berharap ada peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan, mengingat beban kerja dan tanggung jawab kami yang tidak kalah dengan guru-guru lainnya. Kami juga berharap ada perhatian terhadap guru-guru swasta yang belum mendapatkan TPG."
  3. Inpassing : "Kami mengapresiasi program inpassing yang telah memberikan kesempatan bagi guru-guru swasta untuk mendapatkan status yang lebih baik. Namun, kami berharap proses inpassing dapat terus dievaluasi dan disempurnakan, sehingga tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam penetapan grade."
  4. Pengembangan Profesional : "Kami berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan profesional guru-guru swasta, seperti pelatihan, seminar, atau workshop. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kami sebagai tenaga pendidik."
  5. Penghargaan : "Kami berharap pemerintah memberikan penghargaan yang setimpal atas dedikasi dan pengabdian guru-guru swasta di dunia pendidikan. Penghargaan ini dapat berupa insentif, beasiswa, atau bentuk apresiasi lainnya."

Harapan dari Perwakilan Guru-guru Swasta :

Kami berharap aspirasi dan keluhan kami ini dapat didengar dan diperhatikan oleh Komisi X DPR RI. Kami percaya bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, guru-guru swasta dapat berkontribusi lebih besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Kami juga berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi guru-guru swasta untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan solusi. Kami percaya bahwa dengan bersatu, kita dapat memperjuangkan hak dan kepentingan kita sebagai guru swasta.

Demikian aspirasi dan keluhan dari guru-guru Swasta dan bisa menyimak sepenuhnya dalam video yang disertakan bersama artikel ini.

2/17/2018 ,
Program donasi buku Kemendikbud dan PT Pos Indonesia dinilai dapat memperkuat mempermudah pencapaian program literasi dan peningkatan minat baca buku bagi masyarakat. Foto/Ilustrasi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam program donasi buku.

Melalui program tersebut, buku-buku disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. "Kerja sama ini memperkuat dan mempermudah pencapaian program literasi dan peningkatan minat baca buku bagi masyarakat, khususnya yang berada di pelosok tak terjangkau," ungkap Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Harris Iskandar di sela-sela Oameran Pendidikan dan Kebudayaan bertajuk Unjuk Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018).

Seperti diketahui, Ditjen PAUD dan Dikmas setiap tanggal 17 bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menggelar program donasi buku, mengumpulkan dan menyebarkan buku-buku ke pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat, PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami merasa terpanggil dan terhormat diajak untuk menyebarkan buku ke pihak yang membutuhkan. Ini juga sebagai bagian visi PT Pos Indonesia dalam meningkatkan layanan serta mencerdaskan anak bangsa," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi W Setijono. 

Pertemuan Ditjen PAUD dan Dikmas dengan Direktur PT Pos Indonesia ini saat mengunjungi stand pameran yang pendidikan dalam rangka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Pusdiklat Kemendikbud, yang berlangsung selama empat hari, 5-8 Februari.


Sumber : SindoNews.com

2/17/2018 ,
Ilustrasi Biaya Pendidikan (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA Australia/ PPIA) menginisasi sebuah program bantuan sosial guna mendorong kemajuan pendidikan di kawasan Timur Indonesia. Program ini telah diluncurkan pada bulan Januari 2018.

Program yang bertajuk “Improving Papua and East Nusa Tenggara’ Education” atau disingkat IMPACT ini, digagas sebagai bentuk kepedulian, upaya, serta partipasi aktif kalangan pelajar Indonesia di seluruh Australia.

"Melalui program ini, PPIA menyasar untuk turut serta dalam pengembangan sepuluh taman baca di beberapa lokasi di Papua dan NTT," kata Charity Manager of Indonesian Student Association of Australia (PPI Australia) Herfi Qurrota Hanina dalam keterangannya, Rabu (7/2/2018).

Dia menambahkan, pemberian bantuan tersebut berupa perlengkapan, peralatan, serta buku-buku penunjang kegiatan belajar kepada 400 anak di NTT dan Papua. Bantuan tersebut direncanakan akan disampaikan kepada penerima manfaat pada April 2018.

"Kawasan Indonesia Timur dipilih sebagai sasaran program karena kedua wilayah ini masih berada dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia, meski memiliki potensi alam yang melimpah," kata dia.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 103 dari 122 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal berada di wilayah Indonesia Timur. Di antara provinsi-provinsi di wilayah tersebut, Papua dan NTT merupakan dua provinsi dengan daerah tertinggal paling banyak.

Di samping itu, data BPS pada tahun 2016 juga menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi di kedua provinsi tersebut, yaitu 28,54 persen dari jumlah penduduk di Papua dan 22,19 persen di NTT.

"PPIA percaya bahwa pendidikan, sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan, merupakan jalan keluar utama dalam memutus rantai kemiskinan," tegas dia.


Bidang Pendidikan

Ilustrasi pendidikan. Foto: via everydayfeminism.com

Selain itu juga dapat menjadi sarana untuk melahirkan individu-individu berdaya saing tinggi yang kelak dapat menjadi pemimpin hebat Indonesia di masa mendatang.

"Melalui program bantuan sosial ini, PPIA menggarisbawahi bahwa penguatan upaya-upaya di bidang pendidikan di daerah-daerah terpencil khususnya di kawasan timur Indonesia, merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia," ucap wanita biasa disapa Nina itu.

Sehubungan dengan hal itu, PPIA telah meluncurkan laman penggalangan dana dari publik melalui laman web Kitabisa.com. PPIA mengundang kepada seluruh kalangan masyarakat yang sekitarnya memiliki kepedulian serta keyakinan terhadap kemajuan pembangunan di Indonesia Timur untuk turut berpartisipasi dengan menyebarkan informasi mengenai kegiatan ini maupun dengan cara berdonasi.

"Selain itu, PPIA juga menyambut baik dukungan kalangan dunia usaha yang ingin berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan sosial ini," Nina menandaskan.


Sumber : Liputan6.com

2/15/2018 ,
pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat 2018, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Foto/Istimewa

Iringan tetabuhan rebana dan gendang bersahutan mengiringi empat siswa yang menyanyikan syair untuk  tarian yang dibawakan 10 orang siswa. 

Mereka tampil membawakan tarian rudat Lombok meramaikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 2018 yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Rakornas bertema SPM (Standar Pelayanan Minimal) PAUD dan Kesetaraan Memperkuat Pendidikan Nasional ini digelar untuk reguler 1 untuk wilayah timur. 

Sebagai panita pelaksana, Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Ella Yulaelawati menyampaikan rakornas digelar untuk sinkronisasi program dan kebijakan pusat dan daerah tahun 2018.

"Rakornas 2018 ini merupakan pelaksanaan perdana dari rangkaian kegiatan rakornas yang akan digelar tiga tempat. Bertujuan menyinkronkan program, kebijakan dan anggaran pusat dan daerah sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas program PAUD dan pendidikan masyarakat tahun 2018 ini," tutur Ella, Senin 12 Februari 2018.

Rakornas PAUD dan Dikmas 2018 Reguler 1 untuk wilayah timur diikuti 242 peserta, terdiri atas kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, kepala Balai PP PAUD dan Dikmas dari 11 provinsi, NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Digelar selama empat hari dari 12-15 Februari 2018 di hotel Grand Legi Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Sementara reguler 2 untuk wilayah tengah akan digelar di Anyer, Banten pada 20-23 Februari dan reguler 3 untuk wilayah barat akan digelar di Banga Belitung pada 25-28 Februari.

"Rakornas ini digelar secara simultan, Februari ini selesai. Sehingga menjadi modal dan panduan pelaksanaan jajaran PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia," tutur Ella.

Pada acara pembukaan yang diawali tarian rudat khas Lombok ini dilakukan juga penandatanganan komitmen peningkatan kinerja dan pengelolaan anggaran transaparan dan akuntabel Direktur Pembinaan PAUD\Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan\serta seluruh Kepala BP PAUD dan Dikmas Wilayah Timur.


Sumber : SindoNews.com

2/11/2018 ,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi X meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas minat baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah. (Foto/Ilustrasi/SINDOnews)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi X meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas minat baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah.

Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti menyatakan berdasar pada data UNESCO menyebutkan dari 1000 warga Indonesia, hanya satu orang saja yang memiliki minat untuk membaca.

Data itu menyimpulkan minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya minat baca masyarakat ini tak boleh dibiarkan, melalui berbagai program, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

"Tidak sekadar memberikan tempat yang layak dan nyaman untuk bangunan perpustakaan yang dibangun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menambah koleksi bukunya," kata Marlinda dalam siaran pers, kemarin.

"Salah satu faktor yang membuat warga enggan ke perpustakaan karena koleksi bukunya yang kurang lengkap dan tidak update," imbuhnya.

Menurutnya, dari data UNESCO tersebut, terungkap bahwa dalam satu buku dibaca oleh lebih dari 15 ribu orang. Padahal idealnya, UNESCO menyebut hanya satu buku untuk dua orang. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Marlinda juga menyebutkan, untuk meningkatkan minat baca dengan meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan desa. Sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan buku bacaan lebih mudah.

Pemerintah juga wajib membuka peluang komunitas-komunitas bahasa pecinta minat baca untuk ikut andil dalam kemajuan perpustakaan. "DPR akan mendorong Perpustakaan Nasional untuk membuat buku murah bermutu yang mudah dijangkau masyarakat," jelasnya.

Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong minat baca di masyarakat.

Berdasarkan data Central Connecticut University tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Sementara,  kajian Perpusnas tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 26,7.

"Taman Baca Masyarakat (TBM) sangat penting. Keberadaan TBM di tengah-tengah masyarakat menjadi upaya untuk mempermudah akses terhadap buku bagi masyarakat," tuturnya.

"Tetapi, yang kami temukan, TBM yang didirikan Kemendikbud tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Baik dari buku, rak, dan fasilitas lainnya," tambahnya.

Dia juga menjelaskan,  untuk meningkatkan minat baca dari bawah diperlukan penguatan TBM, karena sarana tersebut menjadi ujung tombak bagi akses masyarakat terhadap buku.

"Perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga yakni Perpusnas, Kemendikbud, Kemendesa dan Kemendagri, untuk membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat. Dengan koordinasi lintas kementerian tersebut, upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dapat lebih serius tergarap dan angkat literasi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan," jelasnya.


Sumber : SindoNews.com

1/17/2018 ,
Ilustrasi e-Learning

Penetrasi internet di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut diikuti dengan sejumlah tren positif antara lain peralihan sistem belajar offline ke online (e-Learning).

e-Learning diklaim memiliki sejumlah kelebihan bila dibandingkan dengan sistem belajar offline, di antaranya menghemat waktu belajar, biaya, serta lebih efektif.

Sebagai contoh kasus untuk bidang pendidikan Indonesia, menurut Anies Baswedan ketika menjabat menjadi Menteri Pendidikan, Indonesia memiliki lebih dari 50 juta siswa.

Laporan bertajuk "Indonesia Digital Education and E-Learning Market Outlook to 2018 – Rising Trend of Blended to Drive the Future Growth" memaparkan total pengeluaran untuk pendidikan digital di Indonesia telah berkembang dalam lima tahun terakhir.

Laporan itu juga menunjukkan ada peningkatan kolaborasi antara institusi pendidikan dan penyedia pendidikan digital guna melengkapi kelas mereka dengan fasilitas pendidikan digital.

"Lembaga pendidikan terkenal terkemuka di negara ini telah menjadi lebih reseptif terhadap penerapan komponen pembelajaran hi-tech," demikian penggalan isi laporan itu.

"Kemajuan-kemajuan teknologi di bidang pendidikan di Indonesia telah memberikan sejumlah manfaat bagi institusi pendidikan dan juga pelatih perusahaan seperti pelatihan multi-modal, tes online dan tutorial, video streaming langsung dengan fakultas pengajaran dan beberapa fasilitas lainnya," begitu bunyi lanjutannya.

E-Learning

E-Learning (Istimewa)

Namun demikian, di sistem pendidikan di Indonesia masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan, termasuk permintaan kebutuhan akan keterampilan bahasa asing yang kian besar setiap tahunnya.

Di sini ed-tech startup Squline.com, platform pembelajaran online yang dibuat untuk menghubungkan siswa dengan guru bahasa asing profesional seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang, mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut.


"Squline.com menawarkan pendekatan pembelajaran bahasa baru dengan menghubungkan siswa dengan guru asli di seluruh dunia untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan bahasa percakapan, kapanpun dan di manapun," ungkap Tomy Yunus CEO Squline.com kepada Tekno Liputan6.com.

Melalui Learning Management System (LMS), Squline.com menawarkan keleluasaan kepada pengguna. Mereka hanya perlu registrasi, memilih pengajar, dan memulai sesi belajar sesuai sesuai jadwal mereka.


"Kami percaya cara terbaik untuk belajar bahasa adalah belajar dari guru asing melalui interaksi dengan guru profesional sebanyak mungkin. Semua sesi belajar menggunakan teknologi One on One Live Video, serta menciptakan lingkungan terbaik untuk mengembangkan keterampilan mendengar dan lisan. Kami juga memberikan panduan pelajaran dan materi pembelajaran berdasarkan tingkat keahlian siswa," tutup Tommy. 


Sumber : Liputan6.com

11/25/2017 ,
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tidak selalu bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah. Pasalnya, dengan anggaran yang relatif sama dengan Indonesia, peringkat kualitas pendidikan Vietnam berada jauh di atas Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, infrastruktur memang menjadi hal yang menjadi fokus di masa pemerintahan saat ini. Namun, pemerintah tetap mengutamakan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sebagai bukti, lanjut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp 440,9 triliun atau 20 persen dari total APBN.

"Di 2018 ada beberapa policy penting, fokus tetap investasi di infrastruktur dan SDM dan safety net, karena manusia yang utama di pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, investasi di bidang SDM seperti anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen itu jadi penting," ujar dia di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Namun, kata Sri Mulyani, dari hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan selama ini, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak serta-merta membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat. 

Sebagai perbandingan, dengan alokasi anggaran yang sama, Vietnam mampu berada di peringkat 8 dalam kualitas pendidikan di dunia. Sedangkan Indonesia saat ini hanya berada di peringkat 58.

"World Bank mengatakan Indonesia sama seperti Vietnam yang commited di bidang pendidikan. Tapi peringkat Vietnam berada di posisi 8, sedangkan Indonesia di 58. Sama-sama punya komitmen tapi hasilnya beda. Ini menggambarkan fenomena mengenai education and health it's not only about money," kata dia.

Menurut dia, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, tidak lepas dari kinerja guru yang dinilai belum memiliki kompetensi. Padahal, ada sekitar 4 juta guru yang setiap tahunnya dibayar oleh pemerintah.

"Saya undang guru Indonesia bertemu dan mereka akan membuat platform supaya mutu guru bagus. Nanti di-tracking (ditelusuri) guru mana yang tidak kompeten," ungkap dia.

Kualitas Guru

Sementara itu, Head of Executive Board Tanoto Foundation, Sihol Aritonang menyatakan, jika berbicara soal pendidikan di Indonesia, maka tidak lepas dari kualitas guru yang ada. Kualitas guru menjadi salah satu penentu dalam upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial," jelas dia.

Menurut Aritonang, dalam rangka turut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru, Tanoto Foundation secara berkelanjutan menjalankan salah satu programnya yakni Pelita Guru Mandiri untuk meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia.

Dia menjelaskan, program Pelita Guru Mandiri diarahkan untuk demi membantu pemenuhan kompetensi guru bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan proses pembelajaran, pengembangan guru, serta perbaikan fasilitas belajar-mengajar. 

"Permasalahan utama yang dialami sekolah-sekolah di Indonesia selain soal kesenjangan dalam kompetensi guru, juga terkait dengan penyampaian pembelajaran yang kurang efektif dan fasilitas sekolah yang tidak memadai," kata dia.

Menyikapi masalah tersebut, lanjut dia, dibutuhkan intervensi holistik yang dirancang untuk menyelesaikannya. Hal ini kemudian diwujudkan dalam kerangka besar melalui program Pelita Pendidikan yang hingga saat ini telah mendukung pembelajaran berkualitas di 518 sekolah, menjangkau 43.000 siswa dan lebih dari 5.100 guru.

"Harapannya melalui program Pelita Guru Mandiri, lahir dan hadir guru-guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif sehingga ruang-ruang kelas menjadi sarana terbaik melahirnya generasi berkualitas yang siap menjadikan bangsa kita menjadi negara maju di masa depan," tandas dia.


Sumber : Liputan6.com

10/16/2017 ,
Desa Kinderdijk, desa kincir angin di Belanda. (NOVA DIEN)

Secara harfiah, menuntut ilmu kini tak sebatas ke Negeri China yang notabene masih berada dalam zona benua Asia, tetapi semakin meluas hingga ke benua Eropa, misalnya saja Belanda.

Negara yang berada di wilayah barat laut benua Eropa ini memang menjadi tujuan studi favorit bagi para pelajar dunia. Lembaga nonprofit di bidang pendidikan tinggi Belanda, Nuffic Neso Indonesia, bahkan menyebut bahwa 1 dari 10 siswa di Belanda adalah mahasiswa internasional.

Belanda tercatat memiliki lebih dari 112.000 mahasiswa internasional. Dari jumlah ini, sekitar 1.600 di antaranya adalah mahasiswa asal Indonesia. Jadi, apa yang membuat mahasiswa kepincut dengan Negeri Kincir Angin tersebut? Berikut ulasannya.

Holland Scholarship juga mendukung 768 mahasiswa Belanda untuk mendapatkan bantuan biaya untuk kuliah, magang atau melakukan riset di negara di luar area Ekonomi Eropa selama minimal tiga bulan. (www.shutterstock.com)

1. Program internasional

Universitas-universitas di Belanda menawarkan program berbahasa Inggris yang terbesar di benua Eropa, yakni sekitar 2.100 program. Tentu hal ini menjadi kemudahan sendiri bagi mahasiswa asing. Mereka tidak diwajibkan untuk bisa berbahasa Belanda.

Tak hanya itu, 95 persen dari penduduk Belanda rupanya telah mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Hal ini tentu akan membuat pelajar internasional, termasuk pelajar Indonesia, mudah membaur dengan masyarakat lokal.

2. Pendidikan berkualitas

Kualitas institusi pendidikan Belanda telah diakui dunia. Sebab, pendidikan dan keterampilan yang baik merupakan syarat penting untuk mencari pekerjaan di negara ini.

Menurut OECD Better Life Index, Belanda mendapat angka yang cukup tinggi di atas rata-rata dalam hal pendidikan dan keterampilan ini.

Sistem pengajaran di Belanda bersifat interaktif dan berpusat pada siswa. Mahasiswa tak perlu ragu untuk mengutarakan pendapat dan berpikiran terbuka.

Mereka juga akan dibimbing untuk dapat mengembangkan keterampilan yang sangat berharga, seperti menganalisis, memecahkan masalah praktis, dan berpikir kreatif.

Para pelajar belanda belajar bersama saat berkunjung ke sejumlah wilayah di Indonesia di SMA Negeri 2 Kota Tangerang, Senin (31/7/2017). Dalam kunjungan tersebut sebanyak 36 pelajar tingkat SMA, 6 guru dan 1 orang Dokter dari belanda diperkenalkan budaya dan lingkungan di Indonesia. (KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Di sisi lain, biaya kuliah dan biaya hidup di Belanda juga tergolong lebih rendah daripada negara-negara berbahasa Inggris lainnya.

Ditambah lagi, ada begitu banyak beasiswa yang ditawarkan oleh Pemerintah Belanda, seperti Studeren in Nederland, Netherlands Fellowship Programme, juga Orange Tulip Scholarship.

3. Komunitas internasional

Seperti disebutkan sebelumnya, Belanda memiliki lebih dari 112.000 mahasiswa internasional. Mereka berasal dari 190 negara berbeda.

Artinya, saat menuntut ilmu dan menetap di Belanda, mahasiswa akan berinteraksi dengan masyarakat global, saling bertukar pikiran, serta mempelajari kebudayaan dari berbagai negara.

Para penerima Beasiswa StuNed 2017 mendapat arahan tentang kehidupan pelajar di Belanda saat Welcoming Session, di Conclave, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Juni 2017. (Auzi Amazia/KOMPAS.com)

4. Negara yang aman dan bahagia

Menurut indeks Global Peace 2016, Belanda masuk ke dalam daftar 25 negara teraman di dunia. Tak hanya aman dari tindak kriminalitas, Belanda juga memiliki keamanan tinggi dalam sistem transportasi.

Maka tak heran, Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter van Tuijl, menyarankan agar para pelajar Indonesia mencoba sepeda sebagai alat transportasi saat di Belanda. Selain cepat, sehat, dan murah, bersepeda juga menjadi praktik nyata untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Di sisi lain, Belanda berada pada posisi enam dalam daftar negara paling bahagia versi World Happiness Report 2017. Memang, secara umum, masyarakat Belanda mengaku puas dengan kehidupan mereka.

Ketika diminta untuk menilai kepuasan umum mereka terhadap kehidupan dalam skala dari 0 sampai 10, orang-orang Belanda memberi nilai 7,3.

Bersepeda di Amsterdam, Belanda. Kota ini kabarnya memiliki 800.000-an sepeda. Amsterdam memang terkenal dengan sepeda. Saking banyaknya, perusahaan jasa transportasi sepeda bernama Yellow Bike mengeluarkan ide baru berkeliling Amsterdam, yang disebut Backie. (NOVA DIEN)

5. Jelajah Eropa

Menempuh studi di Belanda akan memberi kesempatan untuk menjelajah daratan Eropa. Hanya dalam tiga jam, kita sudah bisa berfoto di Menara Eiffel, yang menjadi ikon kota Paris.

Sementara itu, perjalanan pergi-pulang menuju London dan Berlin hanya menghabiskan lima sampai enam jam dengan berkereta.

Bunga tulip di Almere, Belanda. Berbeda dengan Amsterdam, kota di Provinsi Flevoland ini masih terasa sejuk dan sepi dari pendatang maupun wisatawan. (NOVA DIEN)

6. Berkarier di kancah internasional

Belanda merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-18 di dunia. Beberapa perusahaan multinasional besar, termasuk Philips, Shell, dan Unilever, berasal dari Belanda.

Nah, guna menjajal bagaimana berkarier di negara tersebut, Pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada mahasiswa internasional untuk mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapat selama kuliah.

Mahasiswa internasional yang telah lulus dari masa studi dapat mengajukan permohonan izin tinggal selama satu tahun untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis di sana.

Para pelajar Indonesia penerima beasiswa Studeren in Nederland (StuNed) di Belanda menggagas forum diskusi In the Footstep of Hatta: How to Build Global Competitiveness. Diskusi digelar pada acara tahunan StuNed Day di KBRI Den Haag, Belanda, Sabtu (19/3/2016). (Dok Nuffic Neso Indonesia)

Masih ada begitu banyak informasi tentang bagaimana serunya kuliah di Belanda yang akan dikupas pada Deutch Placement Day 2017 (DPD 2017). Acara ini akan digelar di dua kota, yakni Surabaya pada Senin, 30 Oktober 2017 dan Jakarta pada Jumat, 3 November 2017.

Dalam pameran pendidikan ini, para calon mahasiswa bisa memperoleh informasi mengenai berbagai beasiswa untuk studi di Belanda, menjajal IELTS Prediction Test, serta mengikuti seminar menulis Motivation Statement.

Menariknya, dalam one-on-one session, pengunjung dapat bertatap muka langsung dengan perwakilan universitas di Belanda, tentu dengan perjanjian terlebih dahulu.

Untuk informasi lebih lebih lengkap tentang Deutch Placement Day 2017, Anda bisa mengunjungi laman nesoindonesia.or.id/dpd2017.

Tunggu apa lagi? Yuk tuntut ilmu sampai ke Negeri Belanda!


Sumber : KOMPAS.com

SMA YAPIP MAKASSAR SUNGGUMINASA

{facebook#https://www.facebook.com/100012173117216} {twitter#https://twitter.com/schoolyapip/} {google-plus#https://plus.google.com/u/0/110901565791389610503} {pinterest#https://id.pinterest.com/mkssungguminasa/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UC-S_QsY5fXShgK_uu5-ezzw} {instagram#https://id.instagram.com/}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget