Perjuangan Guru Honorer Swasta di Sulawesi Selatan: Mengadu ke DPRD dan Menuntut Keadilan (Gelar RDP di Ruang Rapat Komisi E)

Makassar, Sulawesi Selatan – Nasib guru honorer atau pegawai tidak tetap di sekolah swasta tingkat SD hingga SMA di Sulawesi Selatan (Sulsel) memprihatinkan. Mereka hanya menerima gaji sebesar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per tiga bulan. Kondisi ini terungkap saat Ikatan Guru Honorer Sekolah Swasta mengadu ke Komisi E DPRD Sulsel pada Senin, 17 Februari 2025.

Ketua Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel, Selfi, mengungkapkan bahwa gaji yang mereka terima sangat kecil dan tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tanggung. "Masing-masing kebijakan sekolah berbeda, karena saya sendiri ada Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya hanya digaji Rp100 ribu per tiga bulan," ujarnya.

Gaji tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika dana BOS tersendat, mereka pun tidak menerima gaji. Selfi juga menyebutkan bahwa jumlah guru honorer yang tergabung dalam organisasinya di Sulsel sebanyak 288 orang dan tidak terdaftar di database badan kepegawaian.

Kedatangan mereka ke DPRD Sulsel adalah untuk meminta pemerintah memperjuangkan nasib mereka. "Kita datang soal kesempatan bagi guru honorer, baik yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri, diberikan kesempatan yang sama tanpa ada perbedaan," jelas Selfi.

Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, M. Irfan AB, menyebutkan bahwa regulasi saat ini belum memungkinkan guru swasta untuk mengikuti seleksi PPPK. "Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan di tingkat pusat agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK," ujar Irfan.

Irfan juga menyoroti minimnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah swasta yang mengalami kesulitan operasional. Banyak sekolah swasta yang memiliki jumlah siswa sedikit namun tetap beroperasi dengan jumlah guru yang tidak sebanding, sehingga berdampak pada kesejahteraan tenaga pengajarnya. "Ada sekolah swasta dengan hanya 50 siswa tetapi memiliki 15 guru. Kondisi ini tentu tidak memungkinkan kesejahteraan guru-gurunya terjamin. Oleh karena itu, kami meminta dinas pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan," tegasnya.

Para guru honorer sekolah swasta berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib mereka. Mereka berharap agar ada solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK.

Sumber : Majesty.Co.Id